banner

Sunday, 11 August 2019



Perburuan M. Nazaruddin ke Singapura memasuki babak baru. Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan, M. Nazaruddin, tersangka kasus suap Kemenpora tidak berada di Singapura. Keberadaannya hingga kini masih belum jelas, apakah memang ia berada di negeri berlambang singa itu atau entah di mana.

Pemerintah dan penegak hukum seakan-akan tidak mampu menyentuhnya. Ini bukan pertama kali Pemerintah kehilangan jejak koruptor. Sebelum Nazaruddin, Nunun Nurbaeti melakukan hal serupa. Nunun hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Sulitnya menemukan Nazaruddin dan Nunun bukan perkara baru dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Kita belum lupa pada mega skandal BLBI, Bank Century, dan penggelapan pajak. Ada hal yang memprihatinkan melihat perkembangan kasus-kasus ini. Tidak ada satu pun kasus yang selesai. Semuanya tenggelam ditimbun kasus-kasus baru yang muncul.

Jika dilihat secara saksama, ada satu benang merah yang dapat di tarik dari semua kasus korupsi ini, yaitu tidak adanya kesungguhan pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, wacana yang berkembang di media massa berlari taktentu arah dengan sangat luar biasa. Pemerintah dan penegak hukum cenderung berbasa-basi tanpa tindakan nyata. Semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan korupsi ditampilkan dalam perdebatan-perdebatan, talkshow, atau konferensi pers di media massa. Akan tetapi, tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang terjadi nihil.

Kekuatan Media

Fairclough (dalam Media Discourse, 1995: 2) menyatakan bahwa (media memiliki) kekuatan untuk mempengaruhi pengetahuan, kepercayaan, nilai, relasi sosial, dan identitas sosial. Melalui kekuatan media, pemerintahan Rezim Susilo Bambang Yudhoyono ini membangun berbagai simulasi penyelesaian masalah. Media dijadikan sarana untuk menampilkan simulasi pemberantasan korupsi.
Simulasi dalam pandangan Baudrillard sebagaimana dikutip Piliang dalam Transpolitika (2005: 223) adalah penciptaan model-model kenyataan yang tanpa asal-usul referensi realitas. Dalam konteks media, simulasi adalah penciptaan realitas media yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyata sebagai referensinya, sehingga ia menjadi semacam realitas kedua yang referensinya adalah dirinya sendiri yang disebut simulakrum.

Pemberantasan korupsi yang diberitakan di media massa jauh lebih kencang dibandingkan dengan pemberantasan di dunia nyata. Berbagai kemajuan yang terkait dengan pengejaran M. Nazaruddin, misalnya, hanya berhembus kencang di media massa. Akan tetapi, tidak demikian di dalam dunia nyata, M. Nazaruddin sangat bebas melenggang.

Jika dilihat di dalam perspektif Bourdieu, media massa telah menjadi pasar yang di dalamnya terjadi pertarungan di antara aktor-aktor sosial. Para aktor sosial yang memegang kekuasaan di negeri ini melakukan pertarungan di media massa untuk mendapatkan kepercayaan publik. Peluang menang atau kalah sangat ditentukan oleh seberapa besar seseorang (kelompok orang, negara) memiliki kekuatan simbolik, yaitu kekuasaan dalam mengendalikan simbol dan mengonstruksi realitas di lewat simbol-simbol tersebut (Piliang, 2005: 235)

Di dalam simulasi media massa ini, hal yang menonjol adalah kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Banyak hal yang sebenarnya berada di wilayah privat, dimunculkan sebagai sesuatu yang publik. Sebaliknya, sesuatu yang publik menjadi hal yang privat. Kita lihat, misalnya, tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap sms gelap yang mengarah pada dirinya. persoalan itu adalah persoalan privat. Akan tetapi persoalan itu dimunculkan sebagai persoalan yang seakan menyangkut persoalan publik. Sebaliknya, persoalan korupsi yang melibatkan M. Nazaruddin dan beberapa politisi Demokrat ditarik ke dalam ruang privat.

Hancurnya ruang publik dan ruang privat memungkinkan lahirnya sebuah bentuk pemerintahan oleh bukan siapa (rule of no body) alias birokrasi. Dalam pemerintahan oleh bukan siapa pun, tidak ada kebijakan yang kejam atau tiranikal karena tidak ada satu pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Adian, 2010: 56).

Berbagai simulasi pemberantasan korupsi yang ditampilkan di media massa mengaburkan kebenaran pemberantasan korupsi di dunia nyata. Di dalam politik simulakrum, opini publik dibentuk oleh realitas (kebenaran atau fakta) yang disuguhkan oleh media, yang semuanya sesungguhnya tidak lebih dari realitas artifisial yang menyampaikan separuh kebenaran atau menyembunyikan separuh kebenaran lainnya (Piliang, 2005: 225).

Pemberantasan korupsi kini bukan lagi tindakan nyata untuk benar-benar memberantas korupsi hingga akar-akarnya di dalam dunia nyata. Ia kini telah menjadi alat untuk melindungi berbagai kepentingan penguasa. Pemerintahan rezim Yudhoyono ini mengaburkan realitas pemberantasan korupsi yang terjadi di dunia nyata dengan gemerlapnya simulasi di media massa.***
Dimuat dalam Opini Pikiran Rakyat, 9 Juli 2011


Daftar Pustaka
Adian, Donny Gahral. 2010. Demokrasi Substansial Risalah Kebangkrutan Liberalisme. Depok:
Penerbit Koekoesan.
Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Arnold.
Piliang, Yasraf Amir. 2005. Transpolitika Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas.
Yogyakarta: Jalasutra.
your advertise here

This post have 0 komentar


EmoticonEmoticon

This Is The Newest Post
This Is The Oldest Page

Advertisement

Themeindie.com